Djarot, Edy, dan Golput di Pilgub Sumut

Foto : Jurnal Sumut

 

Pilgub Sumut kali ini akan sangat menarik. Ada 2 hal yg menjadi faktornya. Pertama, munculnya nama Djarot yg diusung PDIP. Kedua, sejak pilgub 2008 dan 2013, Golput selalu jadi “pemenang” di provinsi ini.

Kita lihat dulu yang kedua, tentang golput. Golput sudah menang mengalahkan kandidat lain di pilgub sumut 2008 dengan capaian 43 persen, bandingkan dengan pemenangnya Syamsul-Gatot yang hanya meraih 27,67 persen dari total DPT. Celakanya, si Golput ini terus menanjak naik menjadi 51,5 persen pada Pilgub Sumut 2013.

Bahkan di Kota Medan, dimana kaum kelas menengah terbesar provinsi sumut berada, angkanya bahkan mencapai 63,3 persen. Bandingkan dengan angka “kemenangan” Gatot-Erry yang hanya mencapai 15,56 persen dari total DPT. Luar biasa muak-nya orang Medan terhadap Pilgub Sumut 2013. Lalu bagaimana dengan Pilgub Sumut 2018?

Kemudian KPUD Sumut menargetkan angka partisipasi Pilgub Sumut 2018 mencapai 95 persen. Tanpa sama sekali menjelaskan strategi-strategi yang bernas untuk mencapai angka tersebut. Konyol sekali bukan?! Sepertinya, peluang si Golput kembali memenangkan Pilgub Sumut 2018 sudah terlihat jelas. Tambahan lagi, pendukung Tengku Erry yang kecewa, kemungkinan besar ikut memperbesar suara si Golput.

Kita tinggalkan si Golput. Sekarang kita bahas yang pertama, Djarot. Beliau udah 2 periode menjadi wali kota Blitar (2000 – 2010) dan Wakil Gubernur DKI (2014-2017). Yang jadi gubernur-nya tidak perlu kita tampilkan, karena kurang signifikan. Beliau bukan putera daerah Sumut. Ber-etnis Jawa. Bergaya flamboyan. Kurang keren, kecuali kumisnya yang mentereng. Dan tanpa penjelasan yang masuk akal, tiba-tiba ditunjuk Ibu Megawati (PDIP) menjadi cagub Pilgub Sumut 2018. Mendadak jagat maya pun heboh.

Tercatat ada lebih 3.000-an tweet makian dan cemoohan di twitterland dalam sehari saja terhadap pengangkatan Djarot ini. Itu belum termasuk di Facebookland dan Intagramland, kemungkinan polanya sama. Bandingkan dengan banyaknya pujian kepada “the rising star” di Pilgub Sumut: Edy Rahmayadi. Militer, gagah, berwibawa. Kerenlah kalau jadi Gubernur Sumut berikutnya. Benarkah begitu?!

Coba kita telaah sedikit saja.

Berdasarkan sensus 2015, dari 10 juta lebih DPT provinsi SUMUT, ada etnis Jawa 32,63 persen; batak toba 22,3 persen; Mandailing 9,5 persen; Nias 6,36 persen; Karo 5,5 persen; Melayu 4,92 persen; Tionghoa 3,07 persen; Minangkabau 2,66 persen. Dari sini saja bisa kelihatan, seberapa besar suara yang mungkin diraih oleh Djarot dan Edy. Belum lagi sebagian suara dari etnis Batak Toba, Mandailing dan Karo yang akan berpeluang besar tertuju kepada kandidat yang lain: JR Saragih. Walau masih mungkin diraih oleh Djarot dengan wakilnya Sihar Sitorus. Ini medan pertarungan tersendiri.

Kita beralih ke medan pertarungan yang lain, yakni muak-nya orang Sumut dengan prilaku korupsi pejabat di kantor Gubernur. Orang Sumut masih ingat jelas bagaimana para gubernur mereka satu per satu, bergantian, ditangkap oleh KPK. Dan semuanya putera daerah. Bahkan, Gubernur Sumut yang terakhir ke penjara justru dari partai yang berlandaskan Islam, partai dakwah, PKS. Ini sangat ironis. Rasanya harapan itu mulai hilang. Efeknya bisa memenangkan si Golput kembali. Dan kalo cagub Edy Rahmayadi melantangkan suaranya sebagai putera daerah, untuk menghambat jalannya Djarot, sepertinya itu sebuah kenaifan.

Bagaimana dengan Djarot? Nah, ini agak berbeda. Awalnya, keputusan bu Megawati “mengirim” Djarot ke Sumut dianggap sebagai keputusan “bunuh diri”. Bagaimana mungkin orang yang sudah kalah telak di pilgub DKI malah diminta bertarung kembali di wilayah yang bukan asal dirinya? Cacian pun berhamburan, terutama dari netizen yang masih punya hubungan ke provinsi Sumut, walaupun mereka berdomisili di jabodetabek.

Namun, hal yang sedikit berbeda ditemukan penulis saat melakukan surveei kecil-kecilan terhadap beberapa warga Kota Medan yang berprofesi sebagai tukang becak motor, satpam, sopir ojek online, warung rokok, dan lain-lain. Mereka lebih memilih Djarot. Alasannya sederhana, bosan dengan korupsi putera daerah, sekalian saja ambil dari luar daerah. Seperti Jokowi yang dari Solo dikirim ke Jakarta, hasilnya justru bagus buat warga Jakarta. Sempat kaget juga penulis mendengarnya. Ternyata, bu Megawati sedang tidak melakukan aksi “bunuh diri”.

Bagaimana dengan Edy Rahmayadi? Penulis sempat melihat acara deklarasinya tanggal 7 Januari 2018 di Lapangan Merdeka Kota Medan. Acaranya gegap gempita. Euphoria kemenangan begitu kental terasa, walau pencoblosan baru 6 bulan lagi. Mendadak penulis teringat dengan euphoria serupa di Pilgub DKI 2017. Dimana kemenangan Ahok-Djarot sudah hampir dipastikan oleh seluruh lembaga survei yang ada. Dan pada saat yang bersamaan, elektabilitas Anies-Sandi adalah yang terendah dari tiga paslon yang bertarung.

Namun, semuanya menjadi berbalik enam bulan kemudian. Dengan kehebatan tim cyber Anies-Sandi yang menjalankan strategi perang gerilya, dengan narasi Daud vs Jalut, Anies-Sandi memperoleh kemenangan. Saat itu, Anies-Sandi adalah Daud (David), dan Ahok-Djarot adalah Jalut (Goliath). Penulis kuatir, kondisinya berbalik di Pilgub Sumut, Edy-Ijeck adalah jalut (Goliath), dengan elektabilitas yang begitu tinggi dan dukungan banyak partai, dan Djarot-Sihar adalah Daud (David). Kita lihat saja nanti.

Hal menarik berikutnya adalah Djarot mengumandangkan slogan baru SUMUT: Semua Urusan Mudah dan Transparan. Ini sangat bertolak belakang dengan terminologi yang selama ini berkembang, SUMUT: Semua Urusan Mesti Uang Tunai. Bila Djarot bisa meyakinkan bahwa korupsi di kalangan pejabat Sumut bisa hilang, sepertinya suara si Golput bisa tergerus. Hal yang sama juga kita harapkan dilakukan oleh Edy Rahmayadi bersama pengusaha sukses Musa Rajekshah, sehingga si Golput tidak lagi menjadi “pemenang” di Pilgub Sumut 2018. Berharap warga Sumut kembali memiliki harapan terhadap calon pemimpinnya. Kita doakan yang terbaik bagi warga Sumut. Aamiin.

Source :

Deddy Rahman

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


11 + 7 =