Gubernur Sumut Tidak Mau Terburu-buru Tentukan UMP Sumatera Utara

Sumber: tribunnews

 

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi belum bisa menjawab perkiraan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2019 sebesar Rp 2.303.402. Dia menyebut harus mengetahui betul rincian kebijakan menaikkan UMP sebesar 8,03 persen yang sebelumnya disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Senin (22/10/2018).

Menurut Edy, UMP bukan semata-mata perkara menaikkan atau menurunkan nilai besaran upah, melainkan harus diketahui rumusan yang jelas tentang faktor kenapa harus dinaikkan. Hal ini pula kata dia ingin diketahui lebih detil sehingga tidak salah ketika nanti mengambil sebuah keputusan.

“Jadi bukan perkara menaikkan atau menurunkan. Kalau tiba-tiba (UMP) dinaikkan tapi pengusaha tidak mampu, kan tutup (perusahaan) semuanya,” ucap Edy Rahmayadi.

Sebelumnya, Kemenaker menetapkan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Pengumuman kenaikan UMP ‎ini akan dilaksanakan secara serentak pada 1 November 2018. Seperti dikutip Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per tanggal 15 Oktober 2018, gubernur diwajibkan untuk menetapkan UMP 2019.

Selain berdasarkan besaran kenaikan yang ditetapkan pemerintah, kenaikan UMP juga dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. “UMP tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2018,” ‎ujar SE tersebut.

Selain itu, Edy juga dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu, yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP. UMK tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019. UMP dan UMK yang ditetapkan oleh gubernur berlaku terhitung mulai 1 Januari 2019, menurut surat tersebut.

Sementara pada 2019, ada delapan provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Perhitungan kenaikan UMP 2019 untuk provinsi yang telah memenuhi KHL dan yang belum memenuhi KHL juga berbeda. Jika yang telah memenuhi KHL, maka perhitungan kenaikannya yaitu UMP tahun berjalan dikalikan dengan 8,03 persen.

Khusus provinsi yang belum memenuhi KHL, maka UMP tahun berjalan dikalikan dengan 8,03 persen ditambah dengan persentase untuk memenuhi KHL. Besaran persentase masing-masing provinsi berbeda-beda sesuai dengan besaran kenaikan untuk mencapai nilai KHL.

Adapun nilai UMP Sumut sesuai hasil simulasi dari persentase kenaikan 8,03% yang ditetapkan menaker, yakni Rp 2.303.402. Artinya merujuk kenaikan 8,03% itu, besaran kenaikan UMP Sumut 2019 adalah Rp 171.214 dari UMP 2018 yang nilainya sebesar Rp 2.132.188.

Kadisnaker Sumut Harianto Butarbutar sebelumnya mengatakan, UMP Sumut Rp 2.303.402 itu belum bisa menjadi kesimpulan. Sebab meskipun sudah disurati menaker bahwa UMP Sumut 2019 mengacu pada kenaikan 8,03%, namun tetap saja harus dibahas dengan stakeholder terkait.

“Sudah kita terima surat menaker, benar demikian disebutkan ya kenaikan UMP 8,03%, mengacu pada nilai inflasi 2,88% dan PDRB 5,15%. Gambarannya untuk Sumut adalah 8,03% dikalikan UMP tahun 2018,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (18/10).

Namun Harianto menyebutkan soal berapa nilai UMP Sumut 2019 harus tetap melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Sumut. Pesertanya adalah Disnaker Sumut, perwakilan pengusaha atau Apindo dan perwakilan buruh.

Setelah nilai UMP diputuskan dalam rapat Dewan Pengupahan, imbuh dia lalu disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan dalam surat keputusan. “Dan biasanya per 1 November, nilai UMP Sumut 2019 sudah diumumkan ke publik. Jadi sama-sama kita tunggulah keputusan gubernur. Sekali lagi kami belum bisa saat ini menyebut nilai UMP Sumut 2019,” tambah dia.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut Maruli Silitonga mengatakan, benar ada kenaikan oleh pemerintah pusat dari menteri, namun untuk dapat terjadinya kenaikan tersebut harus rapat terlebih dahulu mendapatkan surat keputusan dari Gubernur Edy Rahmayadi.

“Jadi gini bang, kita belum bisa menyampaikan itu, karena harus kita rapatkan dulu dewan pengupahan provinsi bang,” ucapnya.

Maruli belum bisa memberikan secara pasti kapan para buruh atau pun pekerja mendapatkan kepastian tentang kenaikan upah perbulannya. Dan memerlukan surat keputusan dari Edy Rahmayadi untuk bisa mengesahkan rencana dari menteri tersebut.

“Nah, mekanisme di PP 78 itu seperti itu bang seharunya, udah ada rumusannya, tapi kan harus ada kesepakatan dewan pengupahan provinsi bang. Jangan nanti salah pula, memang kita sampaikan ini benar, tapikan harus ada sk dari Gubernur dulu,” ucapnya.

Kenaikan UMP 8,03 persen tersebut menurutnya terjadi lantaran, meningkatnya harga ekonomi (inflasi) 2,88 persen dan bruto 5,15 persen. Prihal ini juga sudah diedarkan oleh menteri tenaga kerja dari hasil rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kenaikan inflasi dan pertambahan ekonomi 8,03 persen. Melalui Inflasi 2,88 persen dan bruto 5,15 persen. Itu sudah edaran dari Menaker hasil dari BPS pusat. Itulah pertambahan provinsi dan kabupaten/kota Indonesia,” katanya.

Saat ini Maruli belum bisa memberikan berapa jumlah upah yang akan diterima oleh para pekerjanya bila kenaikan tersebut sudah disahkan dan keluarnya SK dari Edy Rahmayadi. Selanjutnya, pihaknya akan mengadakan rapat lebih dengan para dewan pengupahan terlebih dahulu.

“Untuk berapa penetapan jumlahnya belum bisa kami beritahukan bang. Karena harus melalui rapat dengan dewan pengupahan dahulu,” katanya.

Para buruh Provinsi Sumut saat memberikan upah sebesar dua juta rupiah lebih, dan untuk kabupaten/kota hampir mendekati kisaran tiga juta. Kenaikan 8,03 persen nantinya juga akan berpengaruh pada upah minimum kabupaten (UMK).

Source :

tribunnews

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 + 18 =