Mimpi Jokowi Sejahterakan Madura

Photo : the press week

 

Jelang akhir Oktober 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Dengan berubah statusnya menjadi jalan umum nontol, masyarakat tidak lagi dikenakan tarif tol untuk melewati jembatan sepanjang 5,4 km tersebut.

Jokowi beralasan bahwa jembatan ini tak banyak memberi pemasukan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Jokowi, jembatan Suramadu hanya berkontribusi memberi pemasukan ke negara sebesar Rp 120 miliar per tahun.

Jokowi menambahkan, pembebasan biaya Jembatan Suramadu ini juga diharapkan bisa menarik investasi bagi daerah. Sebab, kata dia, pembebasan biaya ini tentu akan menurunkan tarif logistik yang bisa menguntungkan investor. Yang menarik, Jokowi membantah bahwa kebijakan penggratisan ini terkait dengan politik.

Jika bertujuan politik, keputusan penghapusan tarif tol itu baru diterapkan pada masa mendekati pemilihan presiden (pilpres) 2019. “Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu loh. Jangan apa-apa dikaitan dengan politik, ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, keadilan,” kata Jokowi.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia menyaksikan proses peggratisan itu dilakukan dengan acara seremonial yang besar, dihadiri Jokowi dan beberapa menteri terkait dan diumumkan di berbagai media. Dalam waktu yang berdekatan pula, Jokowi bersama calon wakil presiden, Ma’ruf Amin, menghadiri acara istighosah kubro Nahdlatul Ulama (NU) di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Menurut berbagai sumber, acara ini dihadiri oleh satu juta anggota dan simpatisan NU dari seluruh Jawa.

Undang Perhatian

Terlepas dari mengaku atau tidaknya Jokowi atas motif politik di balik kebijakan tersebut, langkah penggratisan jembatan terpanjang di Indonesia ini jelas mengundang perhatian dan rasa penasaran publik. Apakah hanya terkait dengan tujuan politis semata? Sebagaimana direkam dalam benak publik, banyak pendapat yang mengatakan bahwa Jokowi berpotensi untuk kalah di Madura pada perhelatan pilpres mendatang.

Di sisi lain, terdapat pula opini yang menyebutkan bahwa keberadaan jembatan Suramadu ternyata tidak berdampak pada peningkatan perekonomian bagi masyarakat Madura. Terbukti angka kemiskinan di Madura masih saja tertinggi di Jatim. Adalah anggota Komisi A DPRD Jatim, Hisan, yang menyatakan masih tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura, Sampang khususnya. Juga masih tingginya angka putus sekolah.

Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan, meski Suramadu sudah beroperasi selama 8 tahun, belum ada tanda-tanda Madura bisa bergejolak ekonominya. “Kalau industrialisasi masuk, akan menyerap lapangan kerja di Madura sehingga kemiskinan bisa ditekan. Kultur di Madura, ketika mereka berhasil, mereka keluar dari Madura. Inilah membuat Pulau Madura tidak bisa berkembang,” ujarnya.

Apakah pernyataan itu benar? Menurut Kajian Ekonomi Regional (KER) Jatim dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan, selama kurun 2013-2015, Madura merupakan daerah termiskin di Jatim dengan rata-rata 21,86%. Angka itu jauh lebih tinggi di atas rata-rata kemiskinan nasional yang mencapai 11,19%. Kemiskinan di Madura berlaku di semua kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, persentase tingkat kemiskinan absolut di Jatim pada 2012 dan 2014 masing-masing sebesar 13,08% dan 12,28%. Dalam periode tersebut, tingkat kemiskinan di wilayah Madura tercatat paling tinggi, yakni mencapai 28% pada 2012 dan 26% pada 2015.

“Pendapatan per kapita masyarakat Madura juga paling rendah di Jatim, di kisaran Rp 9-15 juta per tahun, jauh di bawah angka Jatim yang mencapai Rp 30 juta per tahun,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Difi Ahmad Johansyah, kepada media beberapa waktu lalu.

Untuk tingkat pendidikan, data BPS Jatim menunjukkan, angka partisipasi sekolah (APS) di Madura untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sebanding dengan rata-rata Jatim, yakni mencapai 90%. Sementara APS untuk tingkat menengah relatif rendah, yaitu 69,8% di Pamekasan, 58,7% di Bangkalan, dan 55,3% di Sampang. APS tingkat menengah atas tersebut lebih rendah dibanding rata-rata Jatim 70,4%.

Jika benar tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan Pulau Garam, tentu saja hal itu akan disambut dengan penuh sukacita oleh masyarakat Madura. Namun, proses pengentasan kemiskinan tentu tidak bisa dilakukan hanya dengan keputusan penggratisan saja. Apalagi dengan profil kemiskinan sebagian besar penduduk Madura, tentu bukan jadi target investasi yang menggairahkan bagi investor mana pun.

Lalu, apa sebenarnya yang menjadi rencana pemerintah?

Beberapa waktu lalu, menyeruak berita tentang rencana pembangunan Pulau Madura, sebentar lagi dipastikan tidak akan mengalami kekurangan pasokan listrik karena akan dibangun pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTU) berkapasitas 400 Megawatt (MW). PLTGU yang dibangun di Kabupaten Sumenep itu ditarget beroperasi pada 2019. “Saat in sedang proses tender, dan beroperasi secara komersial pada 2019,” kata General Manager PLN Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (JBTB), Maryadi.

Dia memastikan, listrik yang dihasilkan dari PLTU tersebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik di Madura dan wilayah kepulauan di sekitar Madura. Tenaga listrik yang dihasilkan juga bisa untuk dipakai ke luar daerah.

“Beban puncak kebutuhan listrik di Madura hanya 200 MW, separuhnya bisa untuk daerah lain,” kata Maryadi, sambil menyebut pasokan listrik di Madura masih rendah dan belum merata.

General Manager PLN UIP JBTB II, Eko Priyantono Aviantoro, juga menuturkan bahwa PLTGU yang dibangun di Desa Tanjung, Sumenep, saat ini memasuki tahap Amdal (analisis dampak lingkungan). ”Pembangunan masih belum dimulai, tetapi kami sudah memulai kegiatan untuk Amdal. Bupati juga sudah menetapkan dan mengizinkan lokasi di Desa Tanjung,” katanya saat penyerahan bantuan secara simbolis kepada perangkat Desa Tanjung menyambut HUT Sumenep (31/10/2018).

Rencananya PLTGU itu akan dibangun pada akhir 2018 di lahan seluas 5 hektare. Target penyelesaian sekitar 3 tahun dari tanda tangan kontrak. Investasi untuk pembangunan PLTGU mencapai Rp 5 triliun dengan kapasitas 400 MW. Pembangkit tersebut nanti dimanfaatkan untuk menyuplai listrik di Madura yang selama ini bergantung pada suplai listrik dari Jawa lewat kabel bawah laut.

”Kapasitas kabel bawah laut hanya 285 MW. Beban puncak di sini sudah mencapai 183 MW dengan pertumbuhan beban listrik sekitar 7,24 persen per tahun. Mungkin 2022 nanti kabelnya sudah tidak mampu lagi,” tuturnya.

Rencana pembangunan PLTGU ini pun kian mendekati kenyataan dengan keputusan PLN untuk membangun Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) atau kabel listrik bawah tanah 150 kilo Volt (kV). Kabel ini membentang sepanjang 8,5 kilometer sirkit (kms) dari Kedinding, Surabaya, hingga Tower di ujung jembatan Suramadu sisi Madura yang selanjutnya terhubung dengan jaringan transmisi 150 kV sebanyak 35 Tower menuju ke Gardu Induk (GI) Bangkalan, Madura. Proyek kabel bawah tanah yang dibangun terdiri atas dua sirkit, yakni sirkit 3 dan 4, bernilai Rp 300 miliar dan sudah selesai pada Juni lalu.

Yang menarik perhatian publik adalah, profil kebutuhan listrik di Madura saat ini hanya sebesar 140 MW yang dipasok oleh kabel bawah tanah sirkit 1 & 2 dengan kemampuan sebesar 200 MW. Adapun pembangunan sirkit 3 & 4 akan menjadikan listrik di Pulau Madura mengalir lebih deras. Pulau itu juga akan bersiap dengan masuknya suplai baru sebesar 400 MW.

Wajar jika kemudian muncul pertanyaan publik, akan dikemanakan nanti listrik sebanyak itu di Madura?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


2 × 5 =