Polisi Tangkap Pejabat Dinkes Sumut dan 7 PNS, Tukang ‘Sunat’ 15 Persen Dana Perjalanan Dinas

Photo: infonawacita.com

 

Personel Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Unit Pelayanan Teknis Pelatihan Kesehatan (UPT Pelkes) Sumatera Utara Ahmad Rifai.

Tujuh pegawai negeri sipil turut diperiksa, setelah Rifai diduga memungut secara liar sebesar 15 persen dari dana perjalanan dinas pegawai. Uang sejumlah Rp 12,26 juta disita polisi sebagai barang bukti.

Penangkapan Ahmad Rifai dilakukan di ruang kerjanya, Kantor UPT Pelkes Sumut jalan Petunia I Kelurahan Namu Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Kejadiannya Rabu (23/5) sekitar pukul 15.00 WIB. UPT Pelkes berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut Kombes Toga Panjaitan membenarkan adanya penangkapan terhadap pejabat Dinas Kesehatan Sumut. Menurutnya, Ahmad Rifai melakukan pungutan liar terhadap pegawai.

“Semua pegawai yang mengikuti pelatihan kesehatan di Balai Pelatihan Kesehatan Sumut dipotong haknya sebanyak 15 persen dari honor perjalanan,” kata Kombes Toga Panjaitan didampingi Kepala Subdit Tipikor Krimsus Polda Sumut AKBP Dony Sembiring kepada Harian Tribun Medan/daring Tribun-Medan.com melalui telepon selular, Sabtu malam (26/5).

Menanggapi penangkapan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Agustama mengatakan Ahmad Rifai merupakan bawahannya, selaku Kepala UPT Pelkes Dinas Kesehatan Sumatera Utara.

Menurutnya, atas kejadian tersebut, “Ahmad Rifai dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan jabatan. Ya Sanksi administrasi, kalau sudah putus (vonis).”

Terkait dengan pemberian sanksi, Agustama mengatakan merupakan wewenang Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. Dalam hal ini Agustama mengatakan dia hanya memberikan usul kepada gubernur.

“Wewenang Gubernur, saya mengusulkan. Tugas saya selaku kepala dinas kan mengusulkan kalau memang nanti terbukti kan gitu,” kata Agustama.

Namun terkait proses hukum yang akan dijalani Ahmad Rifai, menurut Agustama, ia juga belum tahu secara mendetail.

“Kami nggak tahu ini prosesnya di mana, apakah diserahkan pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau diserahkan pada Aparat Penegak Hukum (APH). Saya tidak bisa mencampuri, itu urusan inspektorat provinsi,” katanya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern pemerintahan adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses pekerjaan guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP, Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.

Adapun Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kasus ini adalah kepolisian untuk memproses penyidikan hingga penuntutan oleh kejaksaan sampai proses persidangan di pengadilan.

Usut Tuntas

OTT Ditkrimsus Polda Sumut Bagian Subdit Tipikor terhadap Ahmad Rifai terkait dengan adanya dugaan Ahmad Rifai memotong dan mengutip uang perjalanan dinas pegawai Balai Pelatihan Kesehatan.

Selain menjadikan Ahmad Rifai sebagai tersangka dalam kasus ini, Pihak Ditkrimsus Polda Sumut juga turut melakukan penyitaan uang sebesar Rp 12.260.000.

Dalam OTT ini, selain Dr Ahmad Rifai (PNS/Ka UPT Pelkes Sumut), total DitKrimsus mengamankan tujuh orang PNS UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumut.

Ketujuh ASN/PNS yang diamankan yang disebutkan masih sebagai saksi adalah Rumina Bangun (PNS/PPTK), Saptadin Putra (PNS/Staf Bendahara Pembantu), dan Darus Salim (PNS/Staf Kepegawaian).

Selain itu, Sanggam Lumban Gaol (PNS/Bendahara Pembantu), Gusti Maria Bangun (PNS/Staf Keuangan), dan Muliadi Sembiring (PNS/Staf Kepegawaian) dan Dr Ahmad Rifai (PNS/Ka UPT Pelkes Sumut) yang berstatus tersangka.

Tiga orang pegawai di Dinas Kesehatan Sumut mengatakan, kasus yang menimpa Ahmad Rifai tidak berdiri sendiri. Mereka mengatakan curiga, memang terjadi pungutan liar di internal Dinas Kesehatan.

“Semestinya, semua urusan di Dinkes sudah ada aturannya, non-tunai. Semua urusan transfer ke rekening. Tetapi mengapa masih ada uang tunai sebesar Rp 12 juta,” ujar seorang pegawai Dinkes Sumut, meminta namanya tidak dipublikasikan, Sabtu. Dua teman lainnya membenarkan pernyataan tersebut.

“Kami menduga, ada yang tidak beres. Mungkin juga ini, tidak hanya menimpa Kepala UPT Pelkes Pak Ahmad Rifai, bisa juga yang lain. Lalu uang itu untuk siapa, apakah atasan kami, pak Kepala Dinas atau lebih tinggi lagi, tolong aparat hukum mengusut tuntas, agar semua terang-benderang,” ujarnya.

Ditanya apakah akan ada tindak lanjut di internal UPT Pelkes yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Sumut terkait kejadian OTT ini, Agustama mengatakan hal itu menjadi tugas Inspektorat Provinsi Sumut.

“Secara internal sudah ada internal pemerintah, Inspektorat. Mereka yang punya wewenang pengawasan,” kata Agustama.

Source :

tribunnews

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eighteen − seventeen =