Sudah Dilarang Tapi Pukat dan Trawl Masih Beroperasi, Ini Kata Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut

Image : Tribun Medan

 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sumut Zonny Waldi mengatakan, pihaknya tidak pernah lagi menerbitkan izin operasional alat tangkap ikan berjenis pukat atau trawl sejak Maret 2015 lalu.

Kemudian sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, pukat dan trawl termasuk alat tangkap yang dilarang.

“Di Pemprov Sumut kita tidak pernah keluarkan izin maupun rekomendasi  pukat hela, pukat tarik (trawl) sejak bulan Maret 2015,” kata Zonny, Senin (5/2/2018).

Meski sudah adanya larangan, namun faktanya, alat tangkap ikan tersebut masih beroperasi di sejumlah daerah di Sumut.

Hal ini menyebabkan aksi unjuk rasa ribuan nelayan tradisional ke Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (5/2/2018).

Nelayan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjalankan peraturan itu dengan tegas.

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sumut Robert Napitupulu, tak menampik masih terdapat sejumlah kapal yang menggunakan pukat dan trawl untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan laut Sumut.

Menurutnya, hal ini justru akibat dari  kebijakan pemerintah pusat yang kerap berubah.

Namun sisi lainnya, Robert juga mengakui bahwa sumber daya manusia untuk mengawasi kapal pukat dan trawl terbatas.

“Persoalannya karena keluar edaran pada 2017, diberi dispensasi sambil menunggu pergantian alat tangkap (trawl). Ini dikeluarkan sampai tiga kali, yang terakhir sampai Desember 2017. Tapi ganti itu tidak sampai-sampai,” kata Robert.

“Kalau kita, sejak peraturan menteri itu keluar memang sudah tidak lagi menerbitkan izin operasional pukat atau trawl,” sambungnya.

Source :

Tribun Medan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twenty + twenty =