Penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate  merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri ( Permen) LHK no 24 tahun 2020.

Oleh sebab itu, pemerintah mempersiapkan kebutuhan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate. Sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan seperti Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) dalam (Pasal 2).

Sedangkan Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate dengan mekanisme Perubahan, Peruntukan Kawasan Hutan dan KHKP sesuai Pasal 3 ayat 2 jelas hanya dapat diajukan permohonannya oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota atau Kepala Badan Otorita yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto mengatakan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) (Pasal 6 Ayat 1). Dengan syarat harus melewati kajian Tim Terpadu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menyelesaikan UKL UPL dalam rangka perlindungan lingkungan.

“Tidak dapat melakukan kegiatan di lapangan sebelum menyelesaikan Komitmen UKL-UPL. Selain itu, juga perlu mengamankan Kawasan HPK yang dilepaskan. Dalam hal untuk kepentingan reforma agraria, selanjutnya areal yang telah siap untuk areal tanaman pangan dapat dilakukan redistribusi tanah kepada masyarakat. Sesuai dengan ketentuaan peraturan,” Jelas Sigit.

Kawasan Hutan Khsus

Dijelaskan Pula, KHKP merupakan kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan ketahanan pangan, Penetapan KHKP dapat dilakukan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi. Areal KHKP tidak akan dilepaskan atau tetap menjadi kawasan hutan.

“Kawasan Hutan Lindung (HL) yang akan digunakan untuk pembangunan Food Estate adalah kawasan HL yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung. Yaitu kawasan HL yang terbuka/terdegradasi/sudah tidak ada tegakan hutan,” Tuturnya.

Menurut Sigit, dengan adanya  kegiatan Food Estate merupakan kegiatan pemulihan (rehabilitasi) kawasan hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung tersebut dengan pola kombinasi tanaman hutan (tanaman berkayu) dengan tanaman pangan yang dikenal sebagai tanam wana tani (agroforestry).

“Kombinasi tanaman hutan dengan hewan ternak yang dikenal sebagai wana ternak (sylvopasture), dan kombinasi tanaman hutan dengan perikanan yang dikenal sebagai wana mina (sylvofishery). Tanaman hutan pada kombinasi-kombinasi tersebut di atas akan memperbaiki fungsi hutan lindung,” ujar Sigit.

Dia mencontohkan di Jawa Barat terdapat kawasan hutan lindung yang sudah menjadi areal kebun sayur. Di Jawa Tengah, seperti di Dieng, sebagian kawasan hutan lindung sudah menjadi areal kebun kentang. Hal ini tentu dapat membahayakan fungsi pengatur tata air, pengendali erosi dan penjaga kesuburan tanah dari kawasan hutan lindung tersebut.

“Di dalam model pengembangan Food Estate selain untuk lahan pertanian berkelanjutan  secara modern dan dengan intervensi teknologi tinggi (benih, pemupukan, tata air, sistem mekanisasi, pemasaran dll), juga mencakup pola kerja hutan sosial. Untuk itu kawasan hutan lindung yang akan digunakan sebagai areal Food Estate tidak harus dilakukan dengan pelepasan kawasan hutan. Namun yang terpenting harus dilakukan di kawasan hutan lindung yang memenuhi syarat sebagai hutan lindung yang sudah tidak ada tegakkan pohonnya, atau fungsi hutan lindungnya sudah tidak ada lagi,” ungkap Sigit.

Sebelum implementasi kegiatan Food Estate diperlukan penyusunan masterplan pengelolaan KHKP, yang memuat rencana pengelolaan KHKP dan menyusun Detail Enginering Design (DED) dalam hal berkaitan KHKP yang berasal dari kawasan hutan lindung. Serta penyusunan UKL-UPL dan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini antara lain untuk menjaga keberlanjutan food estate dan menjaga kelestarian lingkungan.