Indonesia sebagai negara maritim tentu mempunyai sumber daya laut yang melimpah. Satu diantara yang dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu dibidang perikanan.

Namun, dalam pengelolaannya tidak boleh melupakan aspek ramah terhadap lingkungan. Dimana, laut yang menjadi ekosistem tempat ikan hidup harus dijaga. Hal ini tak lepas dari kelestarian pengelolaan perikanan dan alam yang harus berjalan beriringan.

Hal inilah yang menjadi sorotan Tim Kunjugan Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Balai Besar Perikanan Budidya Laut di Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Dalam kunjungan itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menekankan tentang pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Menurutnya, isu yang berkembang di sektor perikanan saat ini adalah perlunya pemikiran dan aplikasi teknologi yakni pengelolaan perikanan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Tadi saya ingatkan tolong bantu juga alam,” terang Sudin seperti yang dikutip Tasikmalaya.pikiran-rakyat.com dari laman resmi DPR RI pada Sabtu, 17 Oktober 2020. “Tadi saya koordinasikan juga engan komandan, perihal kami akan tanam mangrove baik dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) maupun dari perhutanan. Itu sudah disiapkan, tinggal waktu pelaksanaannya saja. Untuk apa? Ya untuk menjaga lingkungan,” jelasnya.

Sudin menjelaskan, dalam penanaman mangrove akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan termasuk melibatkan unsur TNI. “Potensinya bagus, dan akan sangat berkembang jika ada kerja sama yang baik, maka tadi saya tawarkan apakah ada penambahan dana untuk peningkatan,” terang Sudin.

Balai Besar Perikanan Budidaya Laut merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari KKP yang secara langsung harus memberikan jawaban akan isu-isu yang berkembang di sektor perikanan. Selain perbenihan hingga budidaya yang berkelanjutan secara lingkungan, juga akan meningkatkan nilai produksi budidaya laut secara nasional.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI memandang sangat penting proses-proses dari tata cara atau pengelolaan perbenihan dan pembudidayaan ikan laut yang ramah lingkungan. Namun juga tetap meningkatkan sisi perekonomian masyarakat pembudidaya.

Sehingga akan tumbuh geliat perekonomian di sektor kelautan dan perikanan, terutama perikanan budidaya secara umum. Tim kunjungan juga meninjau langsung proses perbenihan ikan laut yang dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNP) yang ada ataupun yang sudah dilakukan.

Selain itu, dalam sesi dialog komisi IV dengan para pemangku kepentingan, dijabarkan bahwa, wilayah laut Indonesia yang dapat dikelola seluas 5,8 juta kilometer per kubik yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Adapun potensi lestari sumber daya ikan atau maximum suistainable yield (MSY) di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton hingga 12 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 7,2 juta ton per tahun sampai 8,2 juta ton per tahun atau 80 persen dari MSY.