Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK) Siti Nurbaya menuliskan surat terbuka terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Surat ini ditujukan bagi investor dan masyarakat. Ia tidak ingin UU tersebut terus-terusan menjadi polemik.

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pernyataan yang didukung oleh 36 investor, serta keprihatinan semua pihak terkait Omnibus Law Cipta Kerja,” tulis Siti dalam suratnya seperti dikutip IDN Times, Sabtu (17/10/2020).

1. Landasan penting dalam transformasi Indonesia menjadi negara maju di 2024

Siti menyampaikan, Omnibus Law Cipta Kerja merupakan landasan bagi Indonesia dalam menggapai mimpinya menjadi negara maju di 2045 mendatang. Melalui regulasi tersebut, pemerintah ingin melakukan transformasi yang mendukung kemajuan ekonomi dalam negeri.

“Visi Indonesia menjadi negara ekonomi maju pada tahun 2045 yang mencakup kemajuan di banyak bidang. Kemajuan dalam mentransformasi ekonominya, kemajuan dalam reformasi birokrasi, serta kemajuan dalam menjaga lingkungan,” ucap dia.

Siti tak memungkiri bila kebijakan tersebut menjadi perhatian banyak pihak, baik dari investor maupun pemangku kepentingan lainnya.

Namun demikian, Siti menegaskan bahwa rekam jejak Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen yang kuat, dalam pembangunan dan pertumbuhan global yang berkelanjutan.

Ia menambahkan, “Negara mengakui tanggung jawabnya, tidak hanya kepada warganya tetapi juga dunia.”

Sunariyah/IDN Times

2. Komitmen Indonesia terhadap lingkungan dibuktikan dengan Paris Agreement

Komitmen Indonesia dalam menjaga tanggung jawabnya kepada dunia, lanjut Siti, dibuktikan dalam Paris Agremeent dengan mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030, atau sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.

“Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo secara konsisten menunjukkan tren positif dalam hal pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+),” imbuh dia.

Skema REDD+ ini dinilai akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan REDD+ menitikberatkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan. Suara dari masyarakat, penduduk asli, dan komunitas tradisional harus dijadikan pertimbangan untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin.

Indonesia berhasil mendapatkan persetujuan atas proposal pendanaan senilai 103,8 juta dolar AS atau setara Rp1,5 triliun (kurs Rp14.700) dari Green Climate Fund (GCF), sebagai bagian dari skema REDD + untuk periode 2014-2016, melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil (RBP).

Indonesia juga telah memperoleh RBP pertama sebesar 56 juta dolar AS untuk kinerja REDD + periode 2016/2017, berdasarkan Letter of Intent dengan Norwegia.

“Prestasi Indonesia dalam mendapatkan dua RBP ini mencerminkan keberhasilannya dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, sebagaimana dinilai oleh tim independen yang ditunjuk oleh GCF dan Norway,” kata Siti lebih lanjut.

Syifa Yulinnas/ANTARA

3. Komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Siti menegaskan dalam surat terbuka tersebut, Indonesia bekerja sangat keras dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta memfokuskan pada berbagai kebijakan terkait dengan langkah-langkah perlindungan ekosistem gambut.

Presiden Jokowi telah memberi arahan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya melalui pencegahan kebakaran dengan memantau titik api dan menggunakan Early Warning System (EWS), melakukan patroli, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal, dan menerapkan WMT (teknologi modifikasi cuaca).

Menurut Siti, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dibuktikan dengan terus menurunnya jumlah titik api di negara ini. Hingga akhir September 2020, jumlah titik api di Indonesia sudah turun 91,84 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Jokowi juga menandatangani Instruksi Presiden untuk moratorium permanen pengembangan hutan primer dan lahan gambut.

“Artinya, tidak ada izin baru yang akan dikeluarkan untuk wilayah yang masuk dalam peta moratorium seluas lebih dari 66 juta hektare,” kata Siti.

Peta moratorium permanen tidak hanya memasukkan hutan konservasi dan lindung, tetapi juga hutan produksi yang signifikan dan kawasan untuk penggunaan pembangunan.

Pada 2018, Jokowi juga menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) yang memberlakukan moratorium tiga tahun, untuk perluasan perkebunan kelapa sawit di kawasan dengan tutupan hutan yang baik. Instruksi Presiden ini juga memerintahkan peninjauan kembali tutupan hutan yang baik di konsesi kelapa sawit yang ada.

“Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia telah mengidentifikasi lebih dari 1,3 juta hektare kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) di dalam konsesi kelapa sawit yang ada,” jelas Siti.

Siti menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi prioritas yang melekat dalam pemerintahan Presiden Jokowi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Indonesia (Pasal 33 ayat 4 UUD 1945). Komitmen itu ditunjukkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang dirancang mendorong investasi sambil menjaga lingkungan.