Pemerintah telah mengambil kebijakan pada pengelolaan keuangan negara melalui aksi penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

Dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak pada pandemi saat ini.

Serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN tersebut merupakan respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha agar tidak memburuk. Mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

Satu program PEN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilaksanakan melalui kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove.

Indonesia memiliki sebaran mangrove seluas 3.311.207 ha yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan, yang diantaranya seluas 637.624 ha termasuk dalam kondisi kritis dan perlu dipulihkan kondisi ekosistemnya.

Mangrove merupakan ekosistem yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut.

Satu program PEN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilaksanakan melalui kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove. (istimewa)

Sebagai kumpulan vegetasi endemik yang hidup di antara transisi daerah laut dan daratan di kawasan pesisir, keberadaan ekosistem atau hutan mangrove menjadi penting sebagai sabuk hijau bagi area pesisir dan sekitarnya, yang sekaligus memberikan multifungsi secara fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan bagi masyarakat dan kawasan pesisir.

Hutan mangrove menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Pada masa pandemi ini masyarakat sangat merasakan dampak penurunan ekonomi.

Oleh karena itu, melalui kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove ini diharapkan dapat menjadi stimulus perekonomian bagi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove” ini selain sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjadi bagian dari upaya pengendalian perlindungan dampak perubahan iklim secara fisik khususnya mitigasi bencana alam (tsunami), pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan, keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Batanghari, Sam Karya Nugraha.

Hutan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Foto: Ist

Perlunya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan mendorong peran serta masyarakat pada Program PEN ini.

Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur melalui kegiatan RHL telah melakukan penanaman perdana mangrove oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial bersama dengan Kepala BPDAS-HL Batanghari Jambi.

Adapun total lahan yang menjadi target penanaman mangrove sebanyak 200 Ha.

Hutan mangrove merupakan bagian dari vegetasi yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS). Diperlukan suatu wadah yang dapat fokus memperhatikan kelestarian DAS.

Oleh karena itu dibentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanjung Jabung Barat dengan ketua Sekda Tanjung Jabung Barat.

Forum DAS ini diharapkan dapat mendorong OPD setempat mendukung pengelolaan DAS yang sehat dan lestari.

Melalui Surat Keputusan Bupati Nomor : 1152/Kep.Bup/Bappeda/2019 telah terbentuk Forum DAS Tanjung Jabung Barat periode 2019 – 2024.

Pada 29 September 2020 telah terlaksana pengukuhan Forum DAS Tanjung Jabung Barat oleh Bupati Tanjabar H Safrial yang disaksikan Kepala BPDAS-HL Batanghari, Sam Karya Nugraha dan Ketua Forum DAS Provinsi Jambi, Tagor Mulia Nasution.

Adapun susunan kepengurusan terdiri dari OPD di Kab. Tanjung Jabung Barat, Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, Perusahaan Swasta,  Akademisi, Praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).