Dalam menangani masalah sampah dan revitalisasi Daerah Aliran Sungai atau DAS Citarum, masing-masing pemerintah daerah telah bekerja. Namun untuk percepatan dan efektivitas penanganannya, dibutuhkan kerjasama yang sinergis antar pemerintah daerah (pemda), dan didorong pula dukungan stakeholder terkait serta peran serta seluruh masyarakat.

Hal itu, menurut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bandung Tisna Umaran selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

“Pemkab Bandung, KBB (Kabupaten Bandung Barat) dan Kota Cimahi, wilayahnya berada di kawasan DAS Citarum. Sebelum terbit Perpres (Peraturan Presiden) 15/2018, menangani sampah dan Citarum, masing-masing kita telah bekerja maksimal, namun belum bekerjasama,” ucap Pj Sekda Tisna Umaran dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Di dalam pemerintah, lanjut Pj Sekda, ada keterlibatan TNI, Polri dan stakeholder terkait. Bersama seluruh lapisan masyarakat, implementasi perpres tersebut sudah mulai dapat dirasakan melalui kolaborasi program kegiatan. Keterlibatan masyarakat baik dalam upaya revitalisasi lahan di DAS Citarum maupun pengelolaan sampah, harus melalui pendekatan konservasi berbasis kesejahteraan.

“Dulu pendekatannya adalah penghijauan, rumusnya yaitu tanah kosong dan berada di kemiringan harus ditanami dengan tanaman keras. Tapi dengan pendekatan kesejahteraan, masyarakat yang terlibat di sekitar penghijauan itu, bisa hidup dan mendapat keuntungan secara materi,” tuturnya.

Begitu pula dalam penanganan sampah. Menurut Pj Sekda, sampah anorganik dapat dikonversi dan bernilai rupiah jika dikelola dengan baik, misalnya melalui bank sampah.

“Konsep-konsep pendekatan ekonomi dan kesejahteraan ini bisa dikomunikasikan antar pemda, untuk menjalankan program atau kegiatan yang kolaboratif. Sehingga penanganan lingkungan, sekaligus kesejahteraan masyarakat, dapat cepat terwujud,” pungkas Tisna tentang permasalahan di DAS Citarum.