Berawal dari kesadaran akan masifnya aktivitas pertambangan timah di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, sekelompok pemuda desa yang tergabung dalam komunitas Arsel Community berupaya menyelamatkan pulau yang bebas dari penambangan timah. Terutama, sebagai rumah flora dan fauna yang juga berfungsi sebagai resapan air.

“Di masa mendatang, permasalahan yang dihadapi Bangka-Belitung adalah persoalan air bersih. Permasalahan tersebut kian mengancam ketika pertambangan timah telah memperparah dan mempercepat kemungkinan krisis air,” kata Adie Darmawan, Ketua Komunitas Air Selumar [Arsel Community] Belitung, kepada Mongabay Indonesia melalui telepon, Minggu [25/10/2020].

Berangkat dari persoalan tersebut, Komunitas Arsel berinisiatif mengelola kawasan hutan Bukit Peramun yang berada pada ketinggian sekitar 129 meter dari permukaan laut. Ini dilakukan sejak 2006. Secara administratif, Bukit Peramun masuk wilayah Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Bukit Peramun merupakan satu-satunya hutan tersisa di desa kami, selebihnya habis digunduli untuk pertambangan timah. Di Bukit Peramun terdapat 12 titik mata air yang dimanfaatkan ribuan masyarakat sekitar. Kami memutuskan untuk melindungi dan mengelola kawasan ini,” lanjut Adie.

Pemandangan kawasan hutan Bukit Peramun yang dihiasi fromasi batuan granit berusia ratusan juta tahun dan alam yang masih terjaga kelestariannya – Foto: Dok. Arsel Community

Bukit Peramun masuk kawasan hutan produksi Batu itam – Air Gelarak sehingga dalam pengelolaannya, Komunitas Arsel pada 2013 mendapatkan izin pemanfaatan jasa lingkungan dengan pola Hutan Kemasyarakatan [HKm]. Ini berdasarkan SK Bupati Belitung No. 522/866/KEP/DKP/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Arsel Community seluas 115 Hektar.

Di hutan tersebut terdapat Taman Keanekaragaman Hayati [Kehati] Belitung seluas 13,65 hektar, dikelola Arsel Community. Penetapannya berdasarkan SK Bupati Belitung No. 620/032/KEP/I/2013.

Hingga saat ini, terdapat 147 jenis flora yang telah diidentifikasi. Dari jumlah tersebut terdapat jenis tumbuhan penting, seperti jenis pulai [Alstonia sp.], paharu [Aquilaria malaccensis], ulin [Eusideroxylon zwageri], balau merah [Shorea belangeran], karai [horea ovalis], dan vatica Sumatrana. Sedangkan satwa langka, ada mentilin [Cephalopachus bancanus bancanus] yang merupakan Fauna identitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rusa sambar [Cervus unicolor], kijang [Muntiacus muntjak], serta 24 jenis burung.

“Bukit Peramun berasal dari kata “Peramuan” karena mayoritas jenis pohon yang ada dapat dimanfaatkan sebagai bahan herbal secara turun temurun oleh masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga formasi batuan granit yang sudah berumur ratusan juta tahun. Hal inilah yang menjadi nilai tambah Bukit Peramun ini,” jelas Adie yang akrab disapa Adong.

Pada 2017, melalui SK Bupati Belitung No. 188,45/050/KEP/DLH/2017, Bukit Peramun resmi dijadikan kawasan Ekowisata di Pulau Belitung.

Berbasis digital

Saat pertama dibuka sebagai kawasan ekowisata pada 2017, Komunitas Arsel yang mengelola ekowisata Bukit Peramun langsung mengusung ekowisata hutan berbasis digital. Menurut mereka, pola pengelolaan hutan di masa depan, pasti dan harus dalam bentuk digital.

“Target kami adalah generasi muda tertarik dengan alam. Seperti diketahui, generasi milenial dengan teknologi, setiap detik kehidupan mereka tidak pernah lepas dari gawai canggih. Makanya, pada 2017 kami mengembangkan sistem digital, yakni QR Code. Dengan begitu, para pengunjung dapat dengan mudah mengakses informasi flora dan fauna yang ada di Bukit Peramun,” kata Adie.

Tiga tahun menggunakan sistem digital QR Code, Komunital Arsel merespon kurangnya minat baca generasi milenial. Awal 2020, mereka mengembangkan sistem informasi digital dalam bentuk aplikasi android, yang dapat menampilkan langsung informasi jenis tanaman melalui audio dan video hologram.

“Agar lebih interaktif, kami juga membuat aplikasi Minizoo Virtual. Dengan begitu, para pengunjung dapat berinteraksi dengan satwa melalui 3D objek video, serta bisa mencari satwa-satwa hampir punah dengan fasilitas GPS Location Base. Aplikasi-aplikasi ini ternyata juga sangat berguna di masa pandemi sekarang, karena dapat mengurangi interaksi langsung, baik dengan satwa maupun manusia,” lanjutnya.

Namun, penggunaan aplikasi tersebut bukan tanpa kendala. Dengan dimaksimalkannya aplikasi digital, tentu saja diperlukan fasilitas pendukung, seperti license, keterbatasan sinyal, maupun database dalam jumlah besar.

“Berbicara pemanfaatan teknologi tentunya tidak murah, membutuhkan banyak biaya. Kami sangat memerlukan dukungan berbagai pihak, agar aplikasi yang kami gagas ini dapat lebih berkembang dan mampu melayani ratusan pengunjung sekaligus,” ujar Adie.

Partisipasi masyarakat lokal

Target lain ekowisata dan Taman Kehati Bukit Peramun adalah meningkatkan kepedulian masyarakat sekitar, akan pentingnya menjaga kelestarian hutan, demi keberlanjutan generasi akan datang.

Sejak awal, mereka melibatkan masyarakat sekitar atau lokal untuk melindungi kawasan Bukit Peramun dari ancaman aktivitas merusak alam, seperti tambang timah maupun penebangan liar.

“Kunci untuk mengajak masyarakat sekitar adalah bagaimana kita dapat mensinergikan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya tanpa menyampingkan kelestarian lingkungan,” kata Adie.

Lima tahun pertama mengelola Bukit Peramun, komunitas ini melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat lokal. Tujuannya, mengajak masyarakat untuk peduli kelestarian hutan dan pentingnya menjaga Bukit Peramun.

“Kenapa? Sebab sejak dulu, mayoritas masyarakat Desa Air Selumar adalah penambang timah. Jadi sangat mungkin, kawasan hutan Bukit Peramun ditambang. Melalui sosialisasi dan pendekatan panjang, hingga saat ini, ada 26 warga lokal yang awalnya bekerja sebagai penambang timah dan penebang pohon, kini dilibatkan menjadi pengelola dan pelindung Bukit Peramun,” terangnya..

Keterlibatan masyarakat lokal menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan. “Mereka yang paling dekat dan setiap hari berinteraksi dengan alam. Tanpa mereka, sulit rasanya hutan Bukit Peramun dapat bertahan hingga sekarang,” tegasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK] melalui Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem [KSDAE] mendorong pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta badan usaha untuk membangun taman keanekaragaman hayati [kehati] di wilayahnya masing-masing.

Taman kehati adalah kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan ex-situ. Khususnya, tumbuhan yang penyerbukan dan pemencaran bijinya harus dibantu satwa. Sederhananya, taman ini merupakan kawasan lindung di luar hutan.

“Tujuannya untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli atau lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya. Terlebih, ancaman yang mengakibatkan kepunahannya,” terang Asep Sugiharta, Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, KLHK, dalam webinar yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dengan Yayasan KEHATI bertajuk “Taman Kehati dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Lokal” pada Kamis [03/9/2020].

Dorongan ini, menurut Asep, karena tingkat partisipasi pembangunan taman kehati yang masih minim. Padahal, program ini sudah digagas 8 tahun lalu, tepatnya sejak 2012.

Rinciannya, tingkat provinsi [3 taman], kabupaten [16 taman], kota [5 taman], perusahaan [3 taman], dan dibuat universitas [2 taman]. Dengan catatan, provinsi [9 persen], kabupaten [4 persen], dan kota [5 persen].

“Kami sudah membuat surat ke Dirjen KSDAE yang isinya agar mendorong gubernur, walikota/bupati untuk membangun taman kehati,” ujarnya.